Sisimediaonline.com – PALI Proyek pembangunan Puskesmas Talang Ubi senilai hampir Rp6 miliar yang dibiayai dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2026 mulai memancing sorotan tajam publik. Sejumlah kejanggalan muncul sejak tahap pengadaan hingga metode pekerjaan di lapangan.
Mulai dari tender ulang yang memicu tanda tanya, efisiensi anggaran yang nyaris tak terasa, hingga metode pekerjaan yang terlihat sangat sederhana untuk proyek bernilai miliaran rupiah.
Berdasarkan dokumen pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten PALI, paket pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Di Wilayah Talang Ubi memiliki pagu anggaran Rp6.000.000.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp5.999.999.842.
Namun setelah proses pengadaan selesai, proyek tersebut dikontrakkan dengan nilai Rp5.969.687.000. Jika dihitung, selisih antara nilai kontrak dan HPS hanya sekitar Rp30 juta, atau kurang dari 1 persen dari total anggaran proyek.
Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, kondisi penawaran yang sangat mendekati HPS kerap menjadi perhatian pengamat pengadaan karena menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat minim.
Dengan nilai proyek hampir Rp 6 miliar, efisiensi yang terjadi bahkan tidak sampai setara harga satu unit kendaraan operasional. Sorotan lain muncul dari proses pengadaan yang sempat mengalami tender ulang.
Dalam keterangan sistem pengadaan disebutkan bahwa pada tender pertama tidak ada satu pun peserta yang lulus evaluasi penawaran.
Secara regulasi, mekanisme tender ulang memang diperbolehkan dalam sistem pengadaan pemerintah. Namun dalam praktiknya, kondisi seperti ini sering menjadi titik perhatian karena dapat memengaruhi dinamika persaingan dalam proses lelang.
Publik biasanya mempertanyakan bagaimana proses evaluasi pada tender pertama sehingga seluruh peserta dinyatakan gugur sekaligus. Apalagi ketika pada tender berikutnya selisih penawaran dengan HPS sangat tipis, situasi tersebut kerap memicu spekulasi publik tentang tingkat kompetisi yang sebenarnya terjadi dalam proses pengadaan tersebut.
Dari pantauan di lokasi proyek, pekerjaan pondasi terlihat masih dilakukan secara manual, di mana pekerja melakukan galian dan pekerjaan struktur dasar menggunakan metode konvensional tanpa dukungan alat berat yang signifikan.
Beberapa pekerja bahkan terlihat mengaduk material secara manual. Metode seperti ini lazim ditemui pada proyek skala kecil, bukan pada proyek pembangunan fasilitas kesehatan dengan nilai kontrak hampir Rp6 miliar.
Dalam proyek konstruksi dengan nilai anggaran sebesar itu, biasanya pekerjaan awal sudah menggunakan peralatan mekanis untuk mempercepat pekerjaan struktur dasar serta memastikan efisiensi waktu.
Perbedaan antara nilai proyek yang besar dengan metode pekerjaan yang terlihat sederhana inilah yang kini mulai menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat.
Di lokasi proyek, area pekerjaan disebut belum sepenuhnya dilengkapi pagar seng pengaman, yang seharusnya menjadi standar pada proyek konstruksi pemerintah. Padahal, pemasangan pagar pengaman proyek merupakan bagian penting dari standar keselamatan kerja sekaligus untuk melindungi masyarakat sekitar dari potensi bahaya aktivitas konstruksi.
Sebagai proyek yang menggunakan dana APBD, pembangunan fasilitas kesehatan ini seharusnya menjadi bagian penting dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Karena itu, transparansi pelaksanaan proyek serta pengawasan terhadap kualitas pekerjaan menjadi sangat krusial. Apalagi fasilitas kesehatan merupakan infrastruktur pelayanan dasar yang menyangkut langsung kebutuhan masyarakat.
Jika pengawasan longgar, bukan tidak mungkin proyek bernilai miliaran rupiah ini hanya menghasilkan bangunan yang tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Saat media ini konfirmasi ke PPK Dinas PUTR kabupaten PALI, pada Jumat siang mereka seakan saling lempar pada pekerjaan pembangunan gedung pukesmas tersebut ( Rn /Tim )
